PERLUNYA PERANAN PEMERINTAH DALAM MELINDUNGI PERSAINGAN BISNIS”

Sampai saat ini telah banyak peran pemerintah dalam mendukung usaka kecil dan menengah di negeri kita tercinta. Tapi sejauh ini UKM kita masih banyak perlu dukungan lebih dari pemerintah untuk memejukan usaha mereka.

Sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap hidup-mati UKM? Pertanyaan seperti ini kerap muncul seiring menjamurnya produk UKM di tengah lanskap perekonomian nasional yang kian menunjukkan kondisi relatif stabil. Pada saat bersamaan, pertanyaan di atas merupakan representasi kekhawatiran pengabaian terhadap pertumbuhan UKM.

Perannya dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja diharapkan menjadi langkah awal bagi upaya pemerintah menggerakkan sektor produksi pada berbagai lapangan usaha. Akan tetapi, eksistensinya di dalam struktur APBN kerap mengalami ketidakadilan ekonomi, seperti halnya untuk memenuhi permintaan dana tanggap darurat bencana dari daerah. Alokasi dana yang seharusnya digunakan bagi pengembangan UKM diminta untuk dialokasikan bagi bencana banjir. Hal ini akan menjadikan UKM merasa dianak tirikan di negeri sendiri.

Peranan pemerintah

Merujuk pada fenomena kemakmuran di Asia, menurut Stiglitz dalam laporan penelitiannya berjudul The World Bank Research Observer (1996) dinyatakan bahwa fenomena keajaiban yang terjadi di kawasan Asia Tenggara ditemukan adanya berbagai kombinasi faktor yang sangat memengaruhi kinerja ekonomi. Pertama, tingginya angka tabungan (saving rate) yang ditopang oleh peningkatan sumber daya manusia (human capital). Kedua, adanya lingkungan yang berorientasi pada mekanisme pasar, tetapi tetap mengakui adanya campur tangan pemerintah secara aktif sehingga memungkinkan transfer teknologi dengan baik.

Deskripsi di atas informasi memberikan pemahaman bahwa peran pemerintah dalam ekonomi pasar khususnya di Asia posisinya sangatlah besar dan signifikan. Tantangan besar peran pemerintah bagi UKM selain oleh pelbagai hambatan internal, adalah sejauh mana mengkreasi ketergantungan terhadap intervensi ekonomi asing. Sebab menghindari investasi asing dalam perekonomian Indonesia juga merupakan sesuatu yang sangat tidak mungkin di era globalisasi ini. Tetapi gagasan dari pengembangan UKM ini, paling tidak, dapat membantu perekonomian Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dari pihak asing. Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang kukuh tersebut, UKM perlu diberdayakan agar dapat menjadi tangguh dan mandiri serta dapat berkembang.

Program pro-UKM
Bagaimanapun, bila dinapaktilasi, pemerintah telah sejak lama melakukan pembinaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi. Pembinaan terhadap kelompok usaha ini semenjak kemerdekaan telah mengalami perubahan beberapa. Dahulu pembinaan terhadap koperasi dipisahkan dengan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah. Yang satu dibina oleh Departemen Koperasi, sedangkan yang lain dibina oleh Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan. Setelah melalui perubahan beberapa kali, semenjak beberapa tahun terakhir pembinaan terhadap usaha kecil, menengah, dan koperasi dilakukan satu atap di bawah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.

Beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah guna mengayomi UKM

Pertama, program penciptaan iklim usaha yang kondusif. Program ini bertujuan untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usahan dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya UKM dan koperasi. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha UKM dan koperasi dalam kegiatan ekonomi.

Kedua, program peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Sedangkan sasarannya adalah tersedianya lembaga pendukung untuk meningkatkan akses UKM terhadap sumber daya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi, dan informasi.

Ketiga, program pengembangan kewirausahaan dan pelaku UKM berkeunggulan kompetitif. Tujuannya untuk mengembangkan perilaku kewirausahaan serta meningkatkan daya saing UKMK. Sedangkan sasaran adalah meningkatnya pengetahuan serta sikap wirausaha dan meningkatnya produktivitas pelaku UKM.

Permasalahan UKM

1. Kurangnya Permodalan

Permodalan merupakan factor utama yang diperlukan untuk pengembangan usaha. UKM biasanya hanya mengandalkan modal dari si pemilik yah terbatas.sedangkan modal pinjaman dari lembangan keuangan sangat sulit untuk didapatkan.

2. Sumber daya manusia yang terbatas

Sebagian besar UKM dimasyarakat ini adalah hasil turun temurun usaha keluarga sehingga dari segi keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun adopsi terhadap teknologi untuk meningkatkan daya saing hasil produksi yang dihasilkanpun kurang mendukung untuk usaha kecil dan menengah.

3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar

Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringa usaha yang sanagt terbatas dan kemanpuan penetrasi pasar yang sangat rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sanagt terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitf.

Sosuli yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasi permasalah UKM antara lain.

1.  Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan usaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2. Bantuan permodalan

Modal UKM ini biasanya dari pemilik yang terbatas untuk itu pemerintah bisa memberikan bantuan modal melalui kredit Bank, koprasi atau sebagainya dengan syarat yang ringan dan mudah dalam prosesnya.

3. Perlindungan usaha

Jenis usaha tertentu terutama usaha tradisional yang merupakan golongan usaha ekomoni lemah harus mendaatkan perlingdungan dari pemerintah baik itu melelui undah – undang maupun melalui peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan.

4. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, management, administrasi, dan pengetahuan serta ketrampilan dalam pengembanan usaha. Disamping itu harus dibari ruang untuk menerapkan hasil pelatihan di lapanganuntuk mempraktekan teori melelui pengembangan kemitraan rintisan dan lain sebagainya.