Peningkatan modal sangat berperan penting untuk meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu pemerintah dan swasta berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penghimpunan dana yang diarahkan pada kegiatan ekonomi produktif yaitu dengan menggenjot investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal dalam negeri serta penimgkatan volume perdagangan luar negeri melalui ekspor guna menambah cadangan devisa.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dijabarkan dalam variabel-variabel ekonomi yang meliputi penciptaan kesempatan kerja, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), dan menekan laju inflasi. Ketiga tujuan ekonomi tersebut merupakan sarana dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Ketiga sasaran kebijakan ekonomi tersebut kadang satu dengan yang lainnya saling bertentangan ( trade-off ), dalam arti jika diterapkan suatu kebijakan ekonomi untuk mencapai salah satu sasaran, maka akibat kebijaksanaan tersebut justru menjauhkan dari sasaran yang lain. Sebagai contoh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan pada harga umum atau menyebabkan terjadinya inflasi.
Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Apabila pemerintah memandang bahwa tujuan pembangunan ekonomi tidak seperti yang diharapkan, misal adanya pengangguran yang cukup tinggi, inflasi atau defisit dalam neraca pembayaran, maka perlu adanya tindakan stabilisasi untuk menghilangkan dan mengurangi pengangguran, menekan inflasi dan defisit neraca pembayaran.
Salah satu alat kebijakan ekonomi adalah easy money policy yang diharapkan dapat menciptakan kemudahan dalam memperoleh kredit perbankkan untuk investasi. Kemudian yang diciptakan ini akan berakibat pada meningkatnya permintaan barang-barang investasi dan juga barang-barang konsumsi. Meningkatnya permintaan ini akan mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga umum atau mengakibatkan adanya inflasi. Demikian pula sebaliknya, kebijakan untuk menekan laju inflasi dapat mengakibatkan terlambatnya laju pertumbuhan, dengan menerapkan kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat ini akan ditandai dengan meningkatnya suku bunga perbankkan yang cukup tinggi. Tingkat suku bunga yang cukup tinggi akan mengakibatkan lemahnya laju pertumbuhan ekonomi dan laju penciptaan kesempatan kerja.
Keadaan ini disebabkan karena suatu kebijaksanaan ekonomi yang dilaksanakan tidak lepas dari perilaku pelaku-pelaku ekonomi. Setiap pelaku-pelaku ekonomi akan mempunyai respon yang berlainan terhadap adanya kebijakan ekonomi. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian dapat dibagi dalam sektor rumah tangga yang tercermin dalam perilaku konsumen ( C ), sektor bisnis yang tercermin dalam pola perilaku investasi ( I ), sektor pemerintahan yang tercermin dalam campur tangan pemeritah dalam perekonomian baik secara langsung melalui pengeluaran pemerintah ( G ), maupun tidak langsung yaitu melalui penarikan pajak ( TX ), dan pemberian transfer payment ( TR ), sektor luar Negri yang tercermin dalam perilaku ekspor ( X ) dan impor ( M ). Keempat sektor tersebut lebih dikenal dengan sebutan sektor riil.
Jika sektor swasta ikut menyediakan sarana dan prasarana, maka akan menyebabkan tingginya biaya produksi untuk barang-barangnya dan akibatnya akan menjadikan harga barang menjadi tinggi. Akibat selanjutnya, barang tidak terjual dan perusahaan akan mengalami kerugian. Dengan demikian pemerintah dituntut untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk memperlancar perekonomian.
Sektor pemerintah selama ini masih dianggap sebagai leading sektor yang mampu memberi dorongan kuat terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Peranan pemerintah dalam perekonomian tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Selain sektor riil yang telah disebutkan diatas, masih ada sektor lain yang juga ikut berperan dalam perekonomian, yaitu sektor moneter. Sektor moneter ini menyangkut perilaku pasar uang yang akan berkaitan dengan sumber dana yang dibutuhkan secara riil. Sektor moneter ini menyangkut perilaku masyarakat dalam menawarkan uang. Perilaku masyarakat dalam meminta uang tergantung pada motif orang yang memegang uang. Sedang perilaku pemerintah dalam menawarkan uang tergantung pada kondisi perekonomian secara umum dan sesuai dengan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar